ruangkosong.net[] — Viralnya video Kezia Syifa, perempuan WNI berhijab 20 tahun yang mengenakan seragam Army National Guard Amerika Serikat (AS), tidak hanya menyentuh sisi emosional tetapi juga menyoroti sebuah benturan hukum yang serius. Video perpisahan dirinya dengan keluarga di bandara telah memicu perdebatan nasional mengenai batasan kewarganegaraan di era globalisasi.
Merespons viralnya kasus ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan pernyataan tegas. “Prinsipnya setiap WNI tidak boleh bergabung dengan kesatuan tentara asing kecuali atas izin presiden,” kata Supratman, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan bahwa jika terbukti bergabung tanpa izin, status kewarganegaraan Kezia Syifa dapat dicabut dan paspornya akan ditarik oleh Kementerian Imigrasi.
Dasar Hukum dan Konsekuensi yang Jelas
Larangan ini bukanlah sekadar kebijakan tanpa dasar. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 23 huruf f UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika “secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing”.
Satu-satunya pengecualian adalah jika memperoleh izin khusus dari Presiden Republik Indonesia. Tanpa izin tersebut, konsekuensi hukumnya otomatis dan berat:
- Kehilangan Status WNI: Kewarganegaraan Indonesia gugur secara hukum.
- Pencabutan Dokumen: Paspor dan dokumen perjalanan Indonesia lainnya akan dicabut.
- Hilangnya Hak dan Perlindungan: Individu tersebut tidak lagi memiliki hak sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak politik dan perlindungan diplomatik dari negara.
Proses dan Status Kezia Syifa
Saat ini, pemerintah masih dalam proses verifikasi terhadap kasus Kezia Syifa. Berdasarkan informasi yang beredar, profil dan situasinya adalah sebagai berikut:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Identitas | Kezia Syifa (20 tahun), WNI asal Tangerang, Banten. |
| Status di AS | Tinggal bersama keluarga di Maryland sejak 2023 dengan status Green Card (Izin Tinggal Tetap). |
| Jabatan Militer | Anggota Maryland Army National Guard sejak 2025, dengan spesialisasi di bidang logistik (MOS 92A). |
| Motivasi Keluarga | Menurut ibunya, Safitri, keputusan ini diambil untuk pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan diri, serta merupakan jalur legal yang tersedia di AS. |
Army National Guard sendiri adalah komponen cadangan militer AS yang berada di bawah kendali negara bagian namun dapat dimobilisasi untuk tugas federal.
Perspektif Ahli Hukum: Tidak Ada Pengecualian
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum Indonesia, tidak ada perbedaan antara bergabung dengan militer aktif atau komponen cadangan suatu negara asing.
“Sama, sama-sama dicabut (status kewarganegaraan Indonesia) karena sudah menjadi tentara asing,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa substansinya adalah pengabdian dan pembelaan kepentingan negara lain, yang bertentangan dengan prinsip kesetiaan tunggal kepada negara.
Fickar juga menyatakan bahwa status Green Card atau legalitas bergabung menurut hukum AS tidak menghapuskan konsekuensi menurut hukum Indonesia. Hukum nasional Indonesia berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh status imigrasi seseorang di negara lain.
Daya Tarik di Balik Seragam AS
Lantas, apa yang mendorong WNI seperti Kezia Syifa mengambil risiko kehilangan kewarganegaraan? Daya tarik finansial dan fasilitas dari militer AS seringkali menjadi faktor utama.
Sebagai anggota Army National Guard, estimasi gaji tahunan berkisar antara USD 35.000–45.000 (sekitar Rp 550–700 juta per tahun), ditambah benefit lain seperti asuransi kesehatan lengkap, tunjangan pendidikan, dan program bantuan kuliah. Bagi banyak imigran, ini adalah jalur menuju kesejahteraan dan bahkan percepatan memperoleh kewarganegaraan AS.
Refleksi: Antara Pilihan Pribadi dan Identitas Nasional
Kasus Kezia Syifa menempatkan kita pada persimpangan kompleks antara:
- Hak Individu vs. Kedaulatan Negara: Sejauh mana negara dapat membatasi pilihan karier warganya di luar negeri untuk menjaga prinsip kesetiaan?
- Realitas Global vs. Hukum Nasional: Dalam dunia yang terhubung, di mana orang dapat memiliki kehidupan dan karier lintas negara, bagaimana hukum kewarganegaraan yang kaku harus diterapkan?
- Peluang Ekonomi vs. Ikatan Nasional: Ketika kesenjangan ekonomi dan peluang antara Indonesia dan negara maju begitu lebar, bagaimana menimbang pilihan rasional untuk masa depan dengan ikatan identitas kebangsaan?
Kasus ini masih berkembang. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenkumham, masih melakukan verifikasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Apa pun hasilnya, kisah Kezia Syifa telah membuka ruang diskusi penting tentang makna menjadi warga negara Indonesia di era global.
