Mengungkap “Bencana” di Balik “Bencana Alam”, Refleksi Akhir Tahun 2025

Tahun 2025 akan tercatat dalam sejarah Indonesia bukan sebagai tahun bencana alam, melainkan sebagai tahun di mana kerentanan buatan manusia (anthropogenic vulnerability) mencapai titik kritis. Data BNPB menunjukkan lebih dari 3,116 kejadian bencana, dengan 99% bersifat hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Puncaknya adalah bencana di tiga provinsi Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) yang menewaskan ratusan jiwa, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan kerugian ekonomi triliunan rupiah. Meskipun dipicu oleh fenomena Siklon Sesar, bencana ini bukan takdir semata. Analisis dari para ahli dan pengamat mengungkap akar masalahnya: kebijakan politik ekonomi ekstraktif, seperti alih fungsi hutan besar-besaran untuk konsesi tambang dan sawit yang mencapai jutaan hektar di Sumatera, telah meningkatkan paparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat.

Perspektif sejarah dari Mongabay menunjukkan pola ini berulang. Mitos “Swarnadwipa” (Pulau Emas) tentang Sumatera yang kaya, telah sejak lama melegitimasi eksploitasi sumber daya alam, bahkan diduga berkontribusi pada kemunduran peradaban masa lalu seperti Sriwijaya. Ironisnya, kearifan lokal mitigasi bencana yang tercermin dalam prasasti Talang Tuwo dari era Sriwijaya—yang mengajarkan pengelolaan air dan vegetasi—justru terpinggirkan oleh rezim penguasa sumber daya. Pada November 2025, lambannya respons mitigasi proaktif meski telah ada peringatan dini dari BMKG, semakin mempertegas kegagalan sistemik dalam melindungi warga.

Dinamika Politik Domestik dan Bayang-bayang Global

Di tengah ujian bencana, pemerintahan baru Indonesia juga menjalani tahun penuh dinamika dan penyesuaian. Tahun 2025 menjadi fase di mana kebijakan-kebijakan awal, seperti isu PPN, menuai protes dan kekecewaan publik, menciptakan trust issue dalam komunikasi politik. Para pengamat memprediksi tahun 2026 akan diwarnai konsolidasi kekuasaan, dengan partai-partai politik mulai menyiapkan strategi untuk pemilihan umum 2029. Pemerintah dihadapkan pada tantangan moral untuk membuktikan komitmen reformasi, terutama dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan kesejahteraan.

Secara global, ketidakpastian menjadi tema utama. Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS dan eskalasi perang tarif dengan China menciptakan gejolak ekonomi global yang memengaruhi stabilitas perdagangan dan investasi. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengakui kompleksitas tantangan ini dan menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk melindungi ekonomi domestik. Tema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dipilih sebagai respons atas disrupsi rantai pasok global, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.4% dan penurunan tingkat kemiskinan.

Arah ke 2026: Antara Tekad Reformasi dan Warisan Kerentanan

Memasuki 2026, agenda Indonesia diwarnai oleh tekad transformasi yang ambisius, sekaligus warisan kerentanan dari 2025 yang harus segera diatasi.

1. Reformasi Birokrasi sebagai Tulang Punggung Transformasi: Kementerian PANRB menetapkan enam fokus utama untuk 2026, yang intinya adalah menciptakan birokrasi yang lincah (agile), akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Reformasi ini dirancang sebagai pengungkit pencapaian program prioritas nasional dan Indonesia Emas 2045. Fokus pada transformasi digital pemerintahan dan layanan publik terpadu menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi.
2. Mitigasi Bencana yang Berpijak pada Pengetahuan: Pelajaran dari 2025 mengharuskan perubahan paradigma dari penanggulangan reaktif menjadi pengurangan risiko proaktif. Kearifan lokal dan pengetahuan sejarah, seperti sistem hidraulik kuno pada Prasasti Talang Tuwo, perlu diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Langkah konkretnya adalah mengoreksi kebijakan ekstraktif dan menegakkan hukum lingkungan untuk mengurangi kerentanan.
3. Navigasi di Tengah Gejolak Global: Strategi fiskal 2026 akan berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat dan dukungan kepada dunia usaha melalui insentif. Diplomasi ekonomi yang agresif diperlukan untuk membuka pasar ekspor baru dan menarik investasi di sektor strategis, sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian dunia.

Titik Balik Menuju Ketangguhan

Tahun 2025 menjadi cermin yang keras bagi Indonesia, yang memantulkan dampak dari pilihan pembangunan masa lalu yang sering mengabaikan keberlanjutan ekologis dan ketangguhan sosial. Bencana di Sumatera adalah simbol dari kegagalan kolektif dalam mengelola alam dan melindungi warga negara.

Namun, dari kedukaan itu, lahir momentum untuk refleksi dan perubahan yang lebih mendasar. Arah kebijakan 2026 yang tertuang dalam RAPBN dan program reformasi birokrasi menunjukkan kesadaran akan perlunya fondasi tata kelola yang kokoh. Keberhasilan Indonesia di tahun 2026 dan seterusnya tidak lagi diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuannya membangun ketangguhan (resilience): ketangguhan ekosistem, ketangguhan sosial masyarakat rentan, dan ketangguhan institusi politik dalam mengabdi untuk kesejahteraan rakyat seutuhnya. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dengan langkah tegas meninggalkan warisan kerentanan dan membangun fondasi yang berkelanjutan serta berkeadilan.